DIOLUHTAN-suluhtani. Untuk menjadi posko Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostra Tani), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tentunya memiliki kriteria khusus yang harus bisa dipenuhi. Apa saja kriteria tersebut?.
Seperti dilansir tabloidsinartani.com, Tahun 2019 ini (hingga 6 bulan mendatang), pemerintah menargetkan penumbuhan 534 komando strategis pembangunan pertanian yang terdiri dari 400 Kostratani, 100 Kostrada, dan 34 Kostrawil. Sedangkan jumlah BPP yang menjadi target percontohan sebanyak 100 BPP di 13 Provinsi sentra pangan dan pertanian lainnya.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo terus mengajak daerah untuk bersama-sama menguatkan BPP untuk Kostra Tani | Sumber Foto: HUMAS BPPSDMP
Ke-13
provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Kepala
Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Leli Nuryati mengatakan, BPP tersebut
sebagian besar terpusat di Pulau Jawa. Untuk itu Pusluhtan melakukan seleksi
BPP di Jawa dengan melihat luasan tanam yang dibina. Pusluhtan melakukan
verifikasi kondisi BPP yang akan menjadi pilot Project Konstra Tani, mulai dari
fisik, dan sarana prasarana.
Pusluhtan memberikan beberapa
kriteria yang harus dipenuhi untuk BPP menjadi Posko Kostra Tani. Mulai dari
lokasi BPP yang strategis, wilayah binaan BPP merupakan daerah sentra padi yang
luas, dan berada pada satu kawasan sentra pertanian khususnya budidaya padi. "Dilihat dari sisi sumberdaya manusia
(SDM), BPP tersebut haruslah mencukupi untuk petugas IT, Admin, Calon Komandan
Kostra Tani dan Penyuluh itu sendiri. Setiap BPP, idealnya memang terdiri dari
8 orang penyuluh. Calon Komandan Kostra Tani dan Wakil Penyuluh tersebut siap
dilatih untuk operasional Kostra Tani," ungkap Kepala Bidang
Penyelenggaraan Penyuluhan, I Wayan Ediana kepada tabloid Pertanian ternama di
Indonesia ini.
Namun
paling penting adalah kesiapan sarana dan prasarana di BPP tersebut. Mulai dari
jaringan listik, telepon dan internet. "Sebab penyampaian data dan
informasi terhubung dengan Agriculture War Room (AWR) dan Presiden. Adanya
Kostra Tani ini juga menjadi bentuk penguatan data dan informasi di BPP,"
tutur I Wayan.
Bangun Satu Data Pertanian, Kementan
Kumpulkan Penyuluh Pertanian
Sementara itu, dilansir
penabali.com, Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian menyelenggarakan pertemuan para
penyuluh pertanian sebagai penguatan dan sinergitas yang dikemas dalam acara
yang bertajuk, “Verifikasi dan Validasi
Data Simultan dalam Membangun Satu Data Pertanian”.
Berlangsung di Wisma Bima 2 Kuta,
Badung, Kamis (31/10/2019) lalu, kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi,
M.Agr., Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc., Kepala
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Bali, Ir. Ida Bagus
Wisnuardhana, M.Si., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, serta para penyuluh
kabupaten/kota se-Bali.
Tujuan diadakannya kegiatan ini
untuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian pada tingkat kecamatan di seluruh
Indonesia melalui war room di kantor pusat Kementerian Pertanian dibawah
koordinasi Sistem Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat Kecamatan
(Kostratan) untuk koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
mengumpulkan data pertanian akurat dan terukur.
Pertemuan Penyuluh Pertanian (Foto: penabali.com)
Menteri Pertanian akan melalukan
revitalisasi dan mengoptimalisasi peran BPP karena kecamatan merupakan basis
pertanian yang faham kondisi petani dan usaha tani. Langkah awal ditempuh
dengan pemetaan data pertanian, sehingga data pertanian yang dikeluarkan Badan
Pusat Statistik (BPS) adalah single data dari Kementerian Pertanian. Data yang
terkumpul harus data yang valid, akurat dan terkini agar dapat digunakan
sebagai dasar menentukan kebijakan ke depan. “Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 yang mengatur
tentang Satu Data Indonesia, dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu
didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,
mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi,
dan berkelanjutan,” sebut Dedi Nursyamsi.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,
Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc., yang memimpin langsung kegiatan ini menyampaikan,
kegiatan ini memang sengaja dilakukan di Bali karena melihat kabupaten/kota
yang ada tidak terlalu banyak. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali
melakukan verifikasi terhadap 100 Badan Pusat Penyuluhan (BPP) yang ada di
beberapa provinsi. “Bali akan menjadi
contoh Sistem Penyuluh Pertanian (Simluhtan) provinsi yang ter-update secara
nasional, karena telah mengintegrasikan data dalam satu sistem yang
terverifikasi dan tervalidasi dengan baik,” paparnya.
Editor: Y.A.
Yahya
Sumber: www.tabloidsinartani.com dan www.penabali.com
Sumber: www.tabloidsinartani.com dan www.penabali.com