DIOLUHTAN. Akhir-akhir ini, ramai diberitakan bahwa harga komoditi beras mengalami kenaikan. Padahal diberbagai tempat petani silih berganti melakukan panen di lahan sawah mereka di berbagai daerah raya. Berdasarkan analisis yang dihimpun, menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh stok beras yang ada di gudang Bulog menipis, karenanya jangkauan operasi pasar harus diperluas, sebab pemerintah mengklaim telah swasembada.
Stok Bulog Menipis, Diprediksi Harga Beras Bakal Naik Hingga Maret
Seperti yang dilansir oleh katadata.co.id. Stok
beras di gudang Badan Usaha Logistik (Bulog) saat ini hanya sekitar 958 ribu
ton. Tanpa tambahan pasokan dari impor, harga beras diprediksi akan terus
merangkak naik hingga puncak panen pada Maret 2018 mendatang.
Guru
Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan, idealnya
Bulog harus menyimpan stok sebanyak 1,5 juta ton. Dengan begitu, perusahaan
pelat merah ini akan mampu menggelar operasi pasar secara optimal untuk menahan peningkatan harga.
Menurutnya,
kondisi menipisnya stok Bulog saat ini sangat beresiko, sebab permulaan masa
panen baru akan terjadi pada akhir Januari 2018. “Bakal terjadi lonjakan harga
hingga Maret,” kata Dwi kepada Katadata, Jumat (5/1).
Catatannya,
harga beras medium per Januari 2018 sudah mencapai Rp 11 ribu. Jauh di atas
Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan yakni Rp 9.450 per kilogram.
Kenaikan
harga sudah terdokumentasi sejak November, sebesar Rp 10.700. Padahal, Bulog
telah menggelar operasi pasar dalam menghadapi peningkatan permintaan menjelang
hari raya pada Desember lalu. “Ini menunjukkan kapasitas untuk operasi pasar
sudah mulai terkendala,” ujar Dwi.
Menurut
Dwi, panen yang terjadi pada Januari dan Februari hanya bisa mencukupi 10-15 %
kebutuhan masyarakat. Sehingga, berat bagi Bulog untuk menambah stoknya.
Dwi
pun mengimbau pemerintah untuk mencermati pasokan beras. Menurutnya, pemerintah
harus mengkaji data produksi untuk menentukan kebijakan. “Karena data pasokan
sudah sama sekali tidak digunakan untuk kebijakan, kita harus lihat data
pergerakan harga,” ujarnya.
Anggota
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih pun mengakui bahwa ada
kemungkinan kekurangan pasokan beras hingga puncak masa panen, tiga bulan ke
depan. Namun, ia masih melihat adanya bahan pangan alternative pengganti nasi
jika itu terjadi. “Masyarakat masih bisa lari ke mi instan,” katanya.
Alamsyah
menyatakan bahwa stok beras musti dijaga agar tidak menjadi isu politik.
“Kurangi kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan-tindakan yang mengandung
unsur maladministrasi dan mengundang kontroversi di masyarakat,” ujarnya.
Tahun
2018 merupakan tahun politik dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terjadi
di 171 kabupaten/kota. Sehingga, pemerintah perlu memastikan keamanan
masyarakat dari kerusuhan. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan
keseimbangan stok antarwilayah.
Harga Beras Mahal, Pemerintah Perluas Jangkauan Operasi Pasar
Kementerian Perdagangan dan Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) memperluas jangkauan operasi pasar hingga 1.800 titik jual secara nasional, dari sebelumnya hanya 1.100 titik. Operasi pasar terus digelar karena kenaikan harga akibat rendahnya produksi beras nasional.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, beras medium dalam operasi pasar ini dujual dengan harga Rp 9.300 per kilogram. “Pelepasan operasi pasar beras diawali di 10 pasar di wilayah DKI Jakarta dan diikuti secara serentak di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir Maret 2018,” kata Enggar di Jakarta, Selasa (9/1) seperti yang dilansir oleh katadata.co.id
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras kualitas medium sudah mencapai Rp 12.050 per kilogram. Jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, Rp 9.450, Rp 9.950, dan Rp 10.250.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pun mengakui operasi pasar yang dilakukan belum berhasil menurunkan harga beras di pasar. “Sejak November kami sudah lakukan operasi pasar, kuantitas dan jangkauannya masih belum cukup meredam pergerakan harga yang ada,” kata Djarot.
Ia mengakui Bulog telah menggelontorkan 50 ribu ton beras dalam operasi pasar secara nasional. Rata-rata beras cadangan pemerintah yang digunakan setiap harinya mencapai 13 ribu ton.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai, dengan kapasitas stok yang minim, operasi pasar Bulog tak akan efektif menekan kenaikan harga. Ia pun memprediksi kenaikan harga beras bakal terjadi hingga Maret. Alasannya, data surplus produksi 17,4 juta ton yang diklaim Kementerian Pertanian tidak ada buktinya. “Karena data pasokan sudah sama sekali tidak digunakan untuk kebijakan, kita harus lihat data pergerakan harga,” ujarnya.
Sementara, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Jakarta Nellys Soekidi menyatakan, tingginya harga beras di pasaran disebabkan oleh minimnya pasokan di daerah sentra produksi. Nellys juga mendapatkan informasi dari daerah memang harganya melambung jauh karena kelangkaan gabah. “Pedagang itu beli biasanya dari sumber sudah mahal, kita jual dengan selisih yang pantas kita jual ke pedagang bawah,” kata Nellys.
Begitu pun Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menjelaskan stok yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC)semakin berkurang. Data PIBC, pasokan hari ini hanya sekitar 32 ribu ton, padahal batas amannya 30 ribu ton. “Kalau dibilang stoknya berkurang, ya memang,” ujar Arief. Namun, PIBC yang menjadi alat ukur persediaan beras nasional mendapatkan bantuan dari segala pihak terutama Bulog.
Data PIBC juga menyebutkan, komposisi beras yang tersedia di Bulog mencapai 38% dan sebesar 62% merupakan beras reguler. Padahal, jika pasokannya aman, Arief mengungkapkan beras Bulog hanya mengisi sekitar 5-9% stok PIBC. “Kali ini situasi harga tinggi,” tuturnya.
Sebaliknya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak mengakui terjadinya produksi yang minim. Malah, dia mengklaim swasembada beras tiga tahun berturut-turut pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. “Tidak ada paceklik,” kata Amran, saat evaluasi upaya khusus swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, pekan lalu.
Pemerintah
Kaji Kemungkinan Impor Beras
"Kalau
satu atau dua hari harga beras masih naik, maka opsi (impor) tetap
terbuka," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla
Wakil
Presiden Jusuf Kalla membuka opsi importasi beras dapat dilakukan saat ini.
Kebijakan ini bisa diambil pemerintah, apabila kenaikan harga serta penurunan
stok beras masih juga terjadi dan tidak terjaga dalam beberapa hari ke depan.
Menurutnya,
tidak ada larangan mengimpor. Apalagi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan
harga bahan pokok, seperti beras. Sebelum kebijakan impor beras diputuskan,
Kalla meminta para menteri terkait untuk mengkaji terlebih dahulu rencana
tersebut. "Kalau satu atau dua hari
harga beras masih naik, maka opsi (impor) tetap terbuka," kata Kalla
usai rapat terkait masalah beras di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1).
Dalam
Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga beras
saat ini mencapai harga Rp 11 ribu per kilogram. Kalla menyebut harga patokan
beras medium sebenarnya hanya Rp 9.300 per kilogram. Oleh sebab itu dirinya
meminta Bulog untuk menjajaki opsi impor ini.
Kalla
mengungkapkan total volume beras yang akan diimpor sekitar 500 ribu sampai 1
juta ton untuk mengamankan stok dalam negeri. Dalam rapat membahas harga beras
tadi pagi, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan stok beras Bulog
saat ini mencapai 930 ribu ton. Menurut Kalla, stok beras yang aman paling
tidak harus di atas 1 juta ton.
Namun
Wakil Presiden juga menerima informasi dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman
bahwa akhir Januari panen akan dimulai. Oleh sebab itu, selain opsi impor,
Kalla juga memerintahkan Bulog melakukan operasi pasar besar-besaran.
"Sehingga akan bertemu antara operasi pasar dengan stok baru,"
ujarnya.
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dirinya akan melihat
situasi pasokan saat panen terlebih dahulu. Sedangkan Amran mengatakan potensi
panen pada bulan Februari dapat mencapai 4,9 juta ton. "Atau surplus 3
juta ton pada Februari nanti," kata Amran seperti yang kemukakan oleh katadata.co.id
Pemerintah
Klaim Swasembada, Bulog Diminta Serap 3,7 Juta Ton Beras
Beberapa hari sebelumnya, melalui laman katadata.co.id. Menteri
Pertanian Amran Sulaiman mengklaim swasembada beras telah terjadi tiga tahun
berturut-turut pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bulog pun
akan diminta menyerap 3,7 juta ton beras, namun hanya menyanggupi sekitar 2,7
juta ton. “Dalam sejarah pertanian
Indonesia masuk tahun ketiga Indonesia swasembada pangan, khususnya beras. Kita tidak butuh data, yang penting kita tidak impor,”
ujar Amran di kantornya, Rabu (3/1), tanpa menyebut data produksi beras yang dicapai tahun lalu.
Sementara,
Bulog ditargetkan menyerap 3,7 juta ton setara beras pada tahun ini. Direktur
Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Sumardjo Gatot Irianto
mengungkapkan, Bulog harus mengejar pengadaan sebesar 76% hingga pertengahan
tahun. Sebab, panen raya biasanya terjadi pada paruh tahun pertama. “Januari kita harus cepat sampai bulan Juni,
setelah itu harganya mahal,” kata Gatot.
Gatot
optimistis Bulog akan menyerap setara beras hingga 2,8 juta ton pada musim
panen raya awal tahun. Sebab, data Kementerian Pertanian mengungkapkan
penanaman padi pada Oktober sampai Desember 2017 mencapai 4.827.870 hektare.
Dengan
luas tanam mencapai 4,8 juta hektare dan produksi gabah sebesar 5 ton tiap
hektare, maka produksi gabah sejumlah 24 juta ton. Rendemen sebesar 50% pun
bakal menghasilkan beras 12 juta ton.
Sementara,
Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi menyatakan, permintaan Kementerian
Pertanian sulit dipenuhi. Menurutnya, target penyerapan Bulog hanya 2,7 juta
ton setara beras.
Menurutnya,
target 2,7 juta ton setara beras yang ditetapkan Bulog merupakan target
realistis. Alasannya, capaian penyerapan Bulog tahun 2017 hanya sebesar 58%
atau 2,1 juta ton dari target 3,7 juta ton. “Itu
tantangan kami,” tutur Andrianto.
Untuk
melakukan penyerapan yang cepat, Bulog bakal berperan lebih aktif mendekati
petani begitu panen tiba. Sistem kemitraan yang akan diterapkan Bulog bakal
meniru pola perbankan dalam mendata petani.
Satuan
kerja bermitra dengan petani untuk memberikan laporan komprehensif dan
menyediakan pembayaran langsung. “Kami
akan berusaha untuk meningkatkan jangkauan hingga ke titik panen,” kata
Andrianto.
Nantinya,
Bulog juga akan meningkatkan penyerapan gabah hingga 10% yang awalnya hanya 3%
dari total stok. Alasannya, gabah bisa disimpan lebih lama dan mudah diatur
hasil akhirnya untuk jadi beras medium atau premium, sesuai kebutuhan.
Beberapa
waktu lalu, Bulog menargetkan produksi beras komersial mencapai 700 ribu ton
dan 960 ribu ton untuk bantuan sosial. Namun, peningkatan penyerapan bakal
memicu penyediaan beras komersial Bulog lebih tinggi.
Andrianto
juga mengaku belum ada Rakortas yang menetapkan kebijakan harga pembelian
setara beras dari petani. “Kami masih
menunggu penugasan,” tuturnya.
Editor
: Y.A.Yahya
Disarikan
dari sumber katadata.co.id