DIOLUHTAN. Bertempat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Drh. I Ketut Diarmita, MP dan Asisten
Teritorial Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Aster TNI AD)
mendeklarasikan kerjasama dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan
kerbau.
Menurut Diarmita,
perjanjian kerjasama ini juga sekaligus untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman
antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 10/MoU/RC.120/M/12/2016
tentang Ketahanan Pangan. Sebagaimana diketahui bahwa terkait dengan penyediaan
pangan hewani asal ternak, Kementan mempunyai program percepatan
peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka pemenuhan daging sapi dan
kerbau di dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan
Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.
Lebih lanjut
disampaikan, Upsus Siwab merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam
rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara masif dan
serentak, melalui pendekatan sistem manajemen reproduksi yang terdiri dari
unsur-unsur : (a) pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi; (b)
pelayanan inseminasi buatan (IB) dan kawin alam; (c) pemenuhan semen beku dan
nitrogen cair; (d) pengendalian pemotongan sapi/kerbau betina produktif, dan
(e) pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.
Foto
bersama jajaran Kementerian Pertanian dan TNI AD.
“Untuk mensukseskan pelaksanaan Upsus Siwab, kami perlu
dukungan dan sinergi dengan program/kegiatan TNI yang bertujuan untuk
peningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau di Indonesia,” ucap Ketut Diarmita.
Lebih lanjut Dirjen
PKH ini menyampaikan, TNI-AD sebagai instansi negara bidang pertahanan negara
yang tugas pokoknya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, serta
menciptakan kondisi sosial wilayah yang kondusif dan ketersediaan logistik
wilayah, sehingga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam
mewujudkan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau.
Menurutnya,
Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan
keterpaduan yang sinergi melalui kegiatan percepatan peningkatan populasi sapi
dan kerbau dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.
Dalam kerjasama
ini, Ditjen PKH Kementan dan TNI-AD akan bersama-sama menggerakan peternak dan
petugas teknis dalam pelayanan Upsus Siwab. Kedua belah pihak juga akan
meningkatkan kapasitas aparatur, personil TNI AD (Babinsa), dan peternak dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab, serta melakukan pendampingan kegiatan
Upsus Siwab dalam rangka pengembangan sapi dan kerbau, terutama untuk
pengembangan perbibitan sapi Brahman Cross ex impor yang ada di Aceh, Sumatera
Utara dan Riau.
Selanjutnya
disampaikan, pelaksanaan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh wakil-wakil
para pihak yang dalam hal ini pihak Ditjen PKH adalah Direktur Perbibitan dan
Produksi Ternak dan Direktur Pakan, sedangkan dari pihak Aster TNI AD yaitu
Perwira Pembantu III/Perlawanan Wilayah Staf Teritorial Angkatan Darat (Paban
III/Wanwil Sterad).
Dirjen
PKH I Ketut Diarmita didampingi Wakil Aster TNI AD Brigjen Budi Sulistijono dan Sekretaris Dirjen PKH saat melayani pertanyaan para wartawan
Mencegah
Penyelewengan
Dalam kesempatan
tersebut Dirjen PKH I Ketut Diarmita juga menilai bahwa banyak kecurangan yang
terjadi di lapangan dalam program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting
(Upsus Siwab). Untuk itu pihaknya menggandeng Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat.
Ia mengatakan TNI
AD memiliki banyak pesonil (Babinsa) yang tersebar di seluruh wilayah dan
dinilai mampu melakukan pengawasan. "Target
kita semua sapi-sapi yang kita masukkan dari 2016 harus diawasi karena kita
ingin hasilnya nanti jangan sampai menurun," ujar Diarmita.
Selain itu
keamanan selama ini juga menjadi kendala. Ia mengakui program Upsus Siwab yang
difokuskan di tiga provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Riau belum terekam dengan
baik. Misalnya ketika sapi indukan sakit atau mati tidak tercatat apa
penyebabnya dan total jumlahnya. "Kenapa
mati, bukti-buktinya, semua harus dipertanggungjawabkan dengan baik,"
kata dia.
Sebab selama ini
tidak sedikit sapi indukan yang justru sakit atau dipotong untuk dijual
dagingnya. Wakil Asisten Teritorial TNI AD Brigjend Budi Sulistijono
mengatakan, pengawalan dan pendampingan Upsus Siwab merupakan implementasi
pihaknya dalam mewujudkan swasembada pangan. Dalam lima tahun terakhir, kata
dia, perkembangan situasi nasional khususnya komoditas daging menjadi masalah
serius terutama menjelang hari raya keagamaan.
Ia mengaku,
kerjasama Upsus Siwab ini sebenarnya sudah diuji coba selama lima bulan dan
berjalan lancar. Pengawasan yang dilakukan pihaknya termasuk pengawasan
terhadap semen beku, inseminator, petugas inseminasi buatan dan sebagainya.
Ia meminta
Kementan membuat panduan berupa buku petunjuk atau Standar Operasional
Pelaksanaan (SOP) sebagai pedoman kerja. Hal tersebut nantinya bisa menjadi
petunjuk kepada Babinsa dan masyarakat petani untuk meminimalisir terjadinya
kesalahan di lapangan.
Untuk diketahui,
total pengadaan sapi indukan 2016 sebanyak 15.824 ekor dengan rincian sapi
indukan Brahman Cross ex impor sebanyak 4.397 ekor dan 11.427 ekor sapi lokal. “Saya berpesan kepada para wakil yang
ditugaskan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan
kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik dan saya ucapkan terimakasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Asisten Teritorial TNI-AD beserta
jajaran, atas waktu dan kehadirannya di tengah-tengah kesibukan melaksanakan
tugas negara,” pungkas I Ketut Diarmita menutup sesi tanya jawab dengan
wartawan.
Sumber : www.majalahinfovet.com