DIOLUHTAN. Klaten-Jateng. Para
penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP)
menyambut gembira, ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyatakan
akan segera menandatangani surat kontrak kerja mereka. "Saya minta Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian segera
menyelesaikan kontrak kerja para PPL sore ini juga" tegas Amran saat
memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional ke-III Tahun 2017 yang diadakan
oleh Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL
TBPP) di Gedung Pertemuan Banyu Panguripan, Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten, Jawa Tengah (25/1).
Amran
juga berjanji akan memberikan reward berupa kesempatan studi banding keluar
negeri, tepatnya ke International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina,
bagi 10 THL TBPP terbaik 2017. Lebih lanjut, Mentan mengatakan bahwa setelah
sepuluh tahun tidak ada tes pengangkatan THL-TBPP sebagai Aparatur Sipil Negara
(ASN), baru sekarang proses tes tersebut kembali terlaksana, dan diikuti oleh
6.700-an peserta. "Mudah-mudahan
hasilnya lebih baik, pada tahun ini" ujar Amran.
Berbicara
tentang pentingnya peran penyuluh pertanian dalam upaya mewujudkan swasembada,
Amran menegaskan bahwa capaian yang ada saat ini, dimana Indonesia sudah tidak
mengimpor beras lagi pada tahun 2016, adalah hasil kerja keras para penyuluh
pertanian, yang bekerja sama dengan TNI. Demikian pula, dengan peningkatan
Global Food Security Index (GFSI) Indonesia yang meraih perubahan terbesar
diantara negara-negara lainnya, dengan poin 2,7.
Demikian
halnya dengan komoditas jagung, yang impornya mengalami penurunan sebanyak
66%. "Kalau
para penyuluh tidak bergerak dalam upaya peningkatan produksi jagung, tidak
akan berhasil. Semua itu merupakan keberhasilan anak bangsa, keberhasilan
THL-TBPP, TNI, dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani)"
ungkap Amran.
Bekerja Cerdas di Era
Digital
Dalam
kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengajak para
penyuluh untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam melakukan
pendampingan kepada petani. Penyuluh juga bisa berkomunikasi dan menyapanya di
media sosial. "Bantulah para
petani, agar bisa mengikuti era digital. Kami sedang menyiapkan aplikasi Petani
Jateng, yang didukung oleh 300 pakar, untuk membantu petani dalam menyelesaikan
permasalahannya, misalnya mengenai hama,"
jelas Ganjar.
Ganjar
yang pernah terlibat dalam penyusunan Undang-undang (UU) Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sangat memahami keresahan THL-TBPP dengan
adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah kewenangan
koordinasi penyuluh pada Dinas Pertanian di Kabupaten dan Kota maupun di Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian (Bakorluh) untuk di Provinsi, yang kini beralih
ke dinas teknis. Untuk itu, Ganjar berusaha semaksimal mungkin membantu dan
menata struktur penyuluh di Jawa Tengah, ke dalam ruang-ruang yang masih berada
dalam kendalinya.
Ganjar juga sedikit
menjelaskan tentang lokasi yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan Munas. "Desa Ponggok ini
bisa menjadi pusat studi bagi teman-teman yang ingin mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes). Pada tahun 2016, bahkan bisa meraih pendapatan sebesar Rp
10,3 miliar dari hasil pengelolaan wisata pemandiannya,"
terang Ganjar.
Sertifikat Kompetensi
Penyuluh
Sementara
itu, Ketua Umum Perhiptani Isran Noor dalam sabutannya mengatakan bahwa saat
ini Perhiptani tengah menyiapkan proses sertifikasi kompetensi penyuluhan, bagi
para THL-TBPP. "Kompetensi yang
terukur, akan menjadi bekal bagi para THL-TBPP dalam menghadapi MEA, yang
menuntut kompetensi dan profesionalisme," jelasnya.
Menyikapi
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Isran mengharapkan para THL-TBPP
agar tetap bekerja dengan tenang, sambil menunggu selesainya penataan
kelembagaan penyuluh.
Munas
ini diikuti oleh perwakilan THL-TBPP dari 29 propinsi, dengan mengambil tema "Peningkatan Peran Strategis THL-TBPP
dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan." Dalam rangkaian
acara Munas, diantaranya terdapat kegiatan Seminar Nasional, Temu Bisnis,
Pameran produk lokal dan produk-produk pertanian, serta puncaknya adalah
persidangan dan pemilihan Ketua Umum Periode 2017-2022. Anggaran Munas
diperoleh secara swadaya dan dari donasi yang tidak mengikat. Turut hadir dalam
acara tersebut adalah Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR, serta Endang
Srikarti Handayani, yang berasal dari Komisi VI DPR.
Editor
: Yusran Yahya
Sumber
Artikel dan Foto : website Kementan RI (www.pertanian.go.id)