DIOLUHTAN. Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) siap mengalokasikan anggaran untuk membangun mina padi sekitar 4 ribu
hektar (ha) pada 2017. Kementan juga siap bersinergi dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanakannya.
Pengembangan Mina Padi di Bontocani, Sulawesi Selatan (ilustrasi)
Saat Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 di Boyolali, beberapa waktu lalu,
Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
mengunjungi lokasi mina padi. Bahkan Presiden sempat panen ikan di lokasi mina
padi.
Mina padi adalah suatu bentuk usaha tani gabungan (combined farming) yang
memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk
budidaya ikan air tawar. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi lahan
karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komoditas sekaligus. “Mina padi bagus untuk
meningkatkan pendapatan petani. Kami juga mendapat contoh mina padi di beberapa
tempat,” kata Direktur Budidaya Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Nandang Sunandar
di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Secara historis, menurut Nandang, mina padi sudah menjadi budaya bertanam
padi di beberapa tempat di Indonesia seperti Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah
(Jateng), Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa wilayah di Pulau Kalimantan. Di
tempat-tempat tersebut budaya masyarakatnya memlihara ikan di sawah. “Jadi kalau kita kembangkan,
secara historis itu juga merupakan salah satu karakter bertani masyarakat
Indonesia,” katanya. Dari sisi ekonomi, lanjut Nandang, petani mendapatkan
sumber pendapatan tambahan.
Nandang mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran pada tahun depan
untuk pengembangan mina padi dengan anggaran 4 ribu ha di seluruh Indonesia.
Namun masih menggunakan cara yang konvensial, sehingga tidak mengganggu luas
tanam yang sudah ada. Karena itu program ini akan dilakukan di beberapa
provinsi terpilih yang memang secara historis memiliki budaya mina padi. “Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk yang
tidak memiliki historis budaya mina padi,” ujarnya.
Nandang mengatakan, Kementan akan menawarkan pada beberapa daerah yang
ditunjuk untuk pengaturan pendistribusian di kabupatennya yang dilakukan
sendiri. Yang pasti provinsi yang banyak air dan irigasi teknis seperti Jabar,
Jateng, Jawa Timur (Jatim), NTB, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kalimantan Selatan
(Kalsel), Sumatera Barat (Sumbar). “Untuk
daerah yang lainnya nanti dilihat kembali lokasinya,” ujarnya.
Kementan akan mengkoordinasikan dengan dinas provinsi yang mau mengambil
program tersebut. Untuk kelangan petaninya, Nandang mengatakan, bisa disiasati
dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani melalui pembinaan dan
pelatihan dari penyuluh. Tia
Sumber : Tabloid Sinar Tani