DIOLUHTAN. Sekitar lebih 2000 massa yang tergabung
dalam Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (FK THL-TBPP)
Nasional, menggelar aksi di Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut dan menagih
janji pemerintah agar mengangkat 19.156 orang tenaga lepas menjadi pegawai PNS
tanpa batasan usia. THL-TBPP sebagai tenaga penyuluh pertanian telah direkrut
sejak tahun 2007, 2008, dan 2009 melalui seleksi ketat. Sudah berulang kali
mereka dijanjikan adanya pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan status
yang lebih jelas, namun hingga saat ini belum terealisasi.
Koordinator Lapangan (korlap) Nasional FK
THL-TBPP, Abdul Mujid Efendi. Para penyuluh pertanian ini sudah bekerja hampir
selama 10 tahun. "Tuntutan kita ialah agar diangkat semua jadi PNS
tanpa pengelompokan usia. Karena memang kita sudah mengabdi di pegawai
pemerintahan ini selama 10 tahun," ujar Abdul Mujid di Jl Medan Merdeka
Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2016).
THL-TBPP melakukan Demo (foto : detik.com)
Abdul Mujid menambahkan bahwa pemerintah
sudah berjanji ihwal pengangkatan ini. Ia menceritakan kronologi bahwa janji
yang diucapkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Sebelumnya Mentan janji sama kita
terkait kegiatan di Banten, pada waktu itu kita diundang perwakilan per
kabupaten 3 orang. Di situ kita buat perjanjian tapi tanpa hitam di atas putih.
Kami diberikan tantangan kalau pada musim tanam, November-Maret itu kita
berhasil tanam seluas 9 juta hektar se-Indonesia, kita akan diangkat PNS. Itu
tahun 2015," ujar Abdul Majid.
Setelah itu, Menteri Amran berjanji akan bertemu dengan para perwakilan di bulan Maret 2016. Itu adalah masa panen raya. Janji yang diucap tidak lantas teralisasi. Abdul Mujid melanjutkan, pada Maret 2016 itu mereka mendapatkan tantangan lagi dari pihak Kementan. "Maret kita ditantang lagi, kalau kita berhasil mengirim hasil panen ke bulog, kalau di Jabar targetnya 2.000 ton, Jatim 5.000 ton. Kita akan diangkat jadi PNS kalau berhasil. Itu ditargetkan musim panen Maret-Juni. Dan kita berhasil capai target itu," ucap Abdul Mujid.
FK THL-TBPP pun sempat melakukan lobi ke
Kementerian Pertanian dan DPR agar masalah janji ini dapat diselesaikan.
Targetnya ialah dinaikkan statusnya. Sebab, mereka saat ini hanya menerima gaji
10 bulan. Sementara mereka bekerja penuh selama 12 bulan.
Abdul Mujid kecewa. Menurutnya, para
penyuluh pertanian sudah bekerja total untuk dapat memenuhi target yang
dicanangkan pemerintah. Namun janji yang diusung tidak lantas diwujudkan.
"Kalau kita bicara kepentingan
negara, terkait masalah pangan, seharusnya kita mudah untuk dianggat jadi PNS.
Ini sudah kita buktikan dengan kerja kita. Tahun 2009 kita swasembada pangan,
2010 kita bisa ekspor walaupun tidak banyak, tapi kita surplus. Kita juga
fasilitasi petani dan advokasi petani agar harga gabah tidak rendah,"
paparnya.
Penyuluh pertanian dari Rembang, Nur juga
mengungkapkan keluhannya. Pada periode 2006-2013 para penyuluh diminta
meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai (pajale). Target ini berhasil
dicapai namun status mereka tidak kemudian diangkat jadi PNS.
Di saat mereka masih belum direalisasikan
janji, mereka mendapatkan tambahan target pencapaian. "Tahun ini kita ditambah lagi targetnya
jadi pajale dagubabe atau padi, jagung dan kedelai daging, bawang dan
cabe," kata Nur.
Saat ini 10 orang perwakilan dari FK
THL-TBPP tengah masuk ke dalam Istana Negara. Mereka akan menyampaikan aspirasi
langsung kepada Presiden Joko Widodo. "Harapan kami, yang bisa selesaikan masalah ini adalah presiden.
Karena cuma dia yang bisa mengambil keputusan soal pengangkatan PNS ini.
Seharusnya tidak sulit, karena kami penyuluh pertanian juga mendukung program
Nawacita Presiden Jokowi," tutur Abdul Majid.
Sementara di medsos banyak komentar beragam diantara Zedin Oktavia yang
mengucapkan selamat buat THL-TBPP dengan harapan semoga semua THL-TBPP di
angkat PNS semua tanpa kecuali. Fakta dilapangan mulai tahun 2015 dan
seterusnya, banyak penyuluh senior semakin tua dan pension, masa tidak ada
gantinya, tidak ada rekrutmen baru sebagai regenerasi penyuluh karena kebijakan
moratorium oleh pemerintah. “Tenaga penyuluh sangat sedikit dan akan habis,
sementara beban kerja semakin banyak dan berat, seandainya THL semua diangkat PNS
pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh yang diperkirakan tahun
2021 penyuluh akan dominan habis karena pensiun, tingal segelintir saja yang
tersisa seperti saya yang direkrut terakhir” tulisnya
Sementara Sukarni Samuraikiping mengatakan bahwa jika THL rekrutannya
berdasarkan usia >/=35 tahun perlu adanya kajian ulang juga bagi yg berusia
diatasnya karena hal pengabdian tidak boleh dibedakan, mohon pemerintah
memperhatikan juga!. “Semoga perjuangan teman-teman lekas terwujud dan benar-benar
menjadi pegawai. Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak, gurunya para petani harusnya
kesejahteraan, sarana dan prasarananya juga harus ditingkatkan demi kejayaan
dan kemandirian pangan Indonesia” tukasnya.
Sumber : www.detik.com