DIOLUHTAN, Jakarta - Presiden
Jokowi mengeluhkan adanya perbedaan data yang ada di beberapa kementerian
dan lembaga. Alhasil, kebijakan yang mau diambil pun seringkali tidak pas dan
tepat sasaran. Agar tak terjadi lagi, Jokowi memberi kewenangan mengurus
berbagai hal terkait dengan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS). "Sejak masuk Istana sampai sekarang, kalau
saya ingin misalnya data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada,
datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya tidak mau. Urusan data
pegangannya hanya 1, di BPS. Tapi BPS sendiri kalau urus data yang benar,"
ujar Jokowi.
Hal ini disampaikan dia dalam Pencanangan
Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)
dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di
Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi saat Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi (ilustrasi foto : ekbis.sindonews.com)
Dengan memiliki data yang akurat, lanjut Jokowi, Indonesia dapat lebih mudah
berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Selain itu, data akurat juga memudahkan
pemerintah menentukan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.
Mantan
Gubernur DKI Jakarta ini juga memberi penegasan agar BPS melakukan penjaringan
data dengan tepat. "Kalau tidak
benar, hati-hati. Saya cross check. Entah cara ambil sampelnya, atau cari data
di lapangannya, nanti ada keputusan yang lain," tegas Jokowi.
BPS
akan melakukan sensus ekonomi dalam rentang 1-31 Mei 2016. Sensus ini nantinya
untuk mengetahui jumlah pelaku usaha, di luar sektor pertanian, di Indonesia.
Total petugas lapangan yang akan menjaring data sebanyak 340 ribu dan disebar
di 80 ribu desa seluruh Indonesia.
Agar
menghasilkan data yang akurat, BPS juga tidak bisa sendirian. Oleh karena itu,
Jokowi mengajak para pengusaha juga melaporkan data-data yang benar. "Beri data yang benar. Ini tidak ada
urusan sama pajak. Kalau omset seribu ya bilang seribu, jangan didiskon. Ini
penting sekali melihat competitiveness, melihat kondisi pengusaha mikro, sehingga
kebijakan apa yang akan dijalankan jadi makin jelas," papar dia.
"Jangan sampai
muncul potret salah, sehingga salah ambil formulasi kebijakan. Saya tahu ini
sebuah tugas Sensus Ekonomi 2016, apalagi banyak menjamur bisnis berbasis
online dan fokuslah pada hasil yang ingin kita dapat yaitu potret akurat,"
tandas Jokowi.
Editor
: Y. A. Yahya
Sumber News : www.liputan6.com