Menteri Pertanian, Amran
Sulaiman dan Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi diminta buktikan komitmennya untuk memberantas KKN dan menciptakan
lembaga kementrian yang bersih dari permainan kotor seperti penerimaaan CPNS
sebelum-sebelumnya.
Penerimaan calon pegawai
negeri sipil di Kementrian pertanian diduga sarat korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Pasca pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementan 2
Januari lalu, ada beberapa pihak yang meragukan proses rekrutmennya.
Pasalnya, pengumuman
penerimaan CPNS itu tidak mengakomodir pilihan kedua dan ketiga sesuai
persyaratan penerimaan CPNS oleh panitian seleksi nasional (panselnas) Kemenpan
dan RB.
Seperti
pesyaratan kelulusan CPNS Kementrian Pertanian T.A 2014 oleh Panitia Seleksi CPNS Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2014 saat Pengumuman Hasil TKD Seleksi CPNS
Kementerian Pertanian T.A. 2014 Nomor : 02/A2/Kp.100/01/2015 (http://www.pertanian.go.id/pengumuman.php) pada poin 7 ( Peserta yang menentukan pilihan
pertama lebih diutamakan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah
dari peserta lain yang memilih pada pilihan kedua atau ketiga), sehingga
meluluskan nilai tertinggi pada pelamar yang memilih pilihan pertama.
Dilain sisi banyak
pelamar yang nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan urutan pertama pada
formasi pilihan kedua dan atau pilihan ketiganya.
Hal ini dialami oleh Lisa
A. Husain, peserta asal Samarinda, Kaltim ini dalam akun facebooknya mengatakan
bahwa buat apa, persyaratan pakai pilihan 2 dan 3, jika tak digunakan, dia
menduga ada permainan di penerimaan CPNS kementrian pertanian, atau justru
Kemenpan RB yang mengubah-ubah aturan lagi. Lisa mengungkapkan bahwa pemerintahan
sekarang tetap memakai cara-cara yang tidak pantas. Lisa ketika dihubungi via
FB inbox menilai terdapat manipulasi persyaratan pada saat pengumuman rangking TKD
CPNS Kementan, ini bisa dijadikan celah permainan bagi sebagian oknum. Apalagi
sudah tidak menjadi rahasia umum, masuk PNS itu sarat permainan alias tidak
gratis. Masyarakat harus mengeluarkan sejumlah uang. Kondisi ini diharapkan tidak
terjadi lagi sekarang di Era pemerintahan baru Jokowi-JK.
Karena itu, ia meminta
agar Menteri PAN dan RB untuk menyelidiki
hasil pengumuman TKD CPNS Kementan dan mengakomodir kembali pesyaratan pilihan
kedua dan ketiga peserta.
Peserta tes lainnya,
Alimsyah G (asal Pandeglang, Banten), menduga ada indikasi KKN serta permainan
mafia dalam seleksi CPNS di Kementan. Dan untuk mengamankan posisi keluarga
yang mengikuti tes tersebut dari ancaman peserta yang mempunyai nilai tinggi
pada peserta di pilihan kedua dan ketiga. Padahal kami hanya mengikuti syarat
panselnas, dan tak ada pemberitahuan sebelumnya dari Kementan, “Kami telah mengikuti seleksi yang ketat
sejak seleksi administrasi hingga tes TKD , nanti setelah pengumuman baru ada
tambahan persyaratan” ujarnya protes dan berharap Menteri Amran Sulaiman
ikut mengatasi kisruh ini dan memberlakukan nilai tertinggi pada formasi yang
telah ditentukan. "Jelaslah tudingan
masyarakat dan para peserta bahwa pelanggaran dan mafia merajalela dalam
institusi Kementrian Pertanian" katanya.
Hal senada juga
disampaikan netizen yang mengomentari akun facebook Lisa Husain yang
menyebutkan, celah kecurangan ada dalam proses pengumuman kelulusan di tingkat
Instansi Pertanian. Karena kewenangan penetapannya di tangani khusus Panitia Seleksi CPNS Kementerian
Pertanian. Hal itu dikarenakan merekalah yang mengutak-atik
persyaratan penentu lulus atau tidak seorang peserta tes.
Sedangkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)
hanya mengumumkan nilai TKD, yang bersangkutan lolos passing
grade dan nilainya lebih tinggi disemua formasi atau salah satunya, dan tidak melakukan pemeringkatan pada formasi yang
dipilih peserta dengan mengabaikan pilihan 2 dan3. Nilai tinggi tapi dipilihan kedua dan ketiga belum jaminan lulus jadi CPNS di kementan. “Kenyataan saat ini Panselnas hanya mengumumkan
nilai tes TKD, sedangkan pemeringkatan dan penentuan lulus tidaknya ada
di Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pertanian”
Elya
Andi (asal Bone, Sulsel) salah satu pelamar CPNS Dari formasi Analis Organisasi
dan Pengawas Mutu pakan mengatakan dirinya tidak merasa keberatan jika tidak
lulus. “Saya tidak keberatan jika tidak
lulus, namun saya keberatan karena putusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian
Pertanian yaitu pilihan pertama lebih diutamakan kelulusannya meskipun
mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain yang memilih pada pilihan
kedua atau ketiga. Jadi apa gunanya ada pilihan kedua dan ketiga, seandaiya
dari awal di sosialisasikan mungkin saya lebih memilih yang sesuai jurusan saya
nutrisi dan makanan ternak dan tidak diformasi yang diperebutkan sarjana semua
jurusan yang tingkat persaingannya lebih banyak” ujarnya.
Elya
juga sudah mengirim pengaduan ke panselnas lewat email panselnas@menpan.go.id, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi .
Lain lagi dari Eli D Banduru (asal Tana
Toraja, Sulsel) dalam akun miliknya, ia mengungkapkan kekesalannya karena tidak
diberlakukannya tes kompetensi bidang (TKB). Hal ini sudah dijelaskan pada poin
8 saat pengumuman hasil TKD seleksi CPNS Kementan. Tidak dilaksanakannya TKB
karena berdasarkan surat Menteri PAN dan RB no :
B/5466/M.PAN-RB/12/2014 tentang Informasi Pelaksanaan TKB seleksi CPNS 2014,
bahwa sesuai hasil rapat Panselnas tanggal 20 November 2014 bagi instansi yang
nilai TKD-nya baru dapat dikeluarkan Panselnas setelah tanggal 20 November 2014
tidak boleh melaksanakan TKB dengan pertimbangan waktu yang sudah sangat
singkat, sehingga dengan demikian Kementan tidak melaksanakan lagi TKB.
Lanjut Eli Banduru, bahwa ia salah pilih jurusan, “Seandainya pilihan pertama adalah formasi Analisis
Hukum, sudah pasti saya berada di urutan kedua, cuma sayang pilihan pertama
saya pada formasi Perancang Perundang-undangan yang berada di urutan ke 9 dengan
kuota hanya 3 formasi” ujarnya dengan nada galau.
Kembali, Menurut
Alimsyah, “Kita tidak menuduh, tetapi sistem
dan indikasi itu memang perlu di usut, dan seperti apa keputusan panitia tidak
bisa diganggu gugat, karena lolos TKD dengan nilai tinggi pada formasi tertentu,
bisa dikalahkan oleh peraturan pilihan pertama yang diutamakan kelulusannya.
Ada apa?, ”tegasnya.
Lanjut Alim, anehnya
lagi, kalau kembali ke moratorium Menpan RB kemarin bahwa 5 tahun kedepan tidak
ada penerimaan CPNS, malah sekarang buktinya panitia berlomba-lomba.,dan mereka
(panitia,red) tidak bisa di koreksi karena tidak menerima pengaduan keberatan
peserta.
“Mungkin
Ada indikasi dugaan kecurangan disini, dan juga dugaan permainan uang seperti
bayarannya mahal yang di duga suap dan lain sebagainya kepada panitia seleksi
tes CPNS Kementan. Kita serahkan semua dugaan itu kepada yang berkompeten,
mengenai peraturan ini, dan sebaiknya harus di rubah kembali dengan
mengakomodir pilihan-pilihan para peserta, dan tidak mengorbankan tingginya
nilai mereka? Kok dari awal tidak ada pasal aturan poin 7 tersebut”
ungkapnya.
Hal yang sama dikatakan,
TKD dilakukan sangat transparan, dan banyak teman masuk lulus passing grade “Saya coba melihat ada masalah apa, TKD yang
begitu hebat dan transparan, rupanya tidak lulus dalam poin 7. Saya melihat ada
sedikit keanehan, dan yang kedua, aturan tersebut tidak disosialisakan diwal
tes CPNS, nanti ada disaat pengumuman rangking TKD,” ujarnya.
Ia meminta kepada
pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Pertanian segera mengevaluasi hasil
ini, karena ini akan berdampak pada imej peserta CPNS.
Sementara itu
Kriminolog UI, Larasati Sianturi seperti yang dilansir www.inapos.com,
mengungkapkan bahwa sekarang ini pemerintah belum melakukan perubahan.
Masyarakat perlu melakukan kontrol terhadap pemerintah. Dalam hal ini kontrol
langsung dari masyarakat adalah membantu pemerintah sebagai pelaku kontrol yang
tidak langsung, karena pemerintah hanya melihat dari dalam. Sedangkan
masyarakat itu dapat melihat berada pada posisi di luar. “Kita bisa melihat bagaimana kegiatan dan proses penerimaan calon
pegawai negeri sipil (CPNS) secara lebih objektif,” ungkapnya. (Bto02)