Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo setuju dengan imbauan
seluruh kementerian dan departemen menyuguhkan singkong dan buah lokal dalam rapat-rapat.
“Saya setuju sekali. Pertama, menjaga kesehatan itu penting, karena makanannya
tidak digoreng tapi direbus. Kedua, konsumsi buah-buah lokal, saya kira
semangatnya bagus. Kita jangan terlalu kebarat-baratan lah,” kata Mardiasmo.
Mardiasmo mengatakan, pejabat negara juga harus memiliki
semangat untuk menghargai para petani lokal. Buah-buahan yang dikonsumsi dalam
rapat tidak perlu pepaya Thailand, misalnya, tapi bisa menggunakan pepaya
lokal, begitu juga dengan jeruk lokal.
“Kita juga ingat petani, mereka yang menanam, mereka yang
dari pagi sampai sore, hasilnya, tahu-tahu kita tidak menggunakan. Jadi kita
kan harus bangga dengan diri sendiri,” ucap Mardiasmo.
Dia pun mengaku, Kementerian Keuangan siap menerapkan anjuran
menu makanan dari Kemenpan-RB tersebut. “Insya Allah (siap). Makin cepat, makin
baik,” kata dia.
Mardiasmo pun mengaku dia pribadi malah senang jika ada menu
singkong, sebab menurutnya itu lebih menyehatkan. Dia menambahkan, pejabat negara
harus memberi contoh keberpihakan pada kegiatan produktif, dan bukan konsumtif.
“Kita hidup kan tidak selalu harus luxury,mewah-mewah.
Kita harus lebih yang produktif. Kita begini saja sudah bersyukur. Kita
bersyukurnya salah satunya yang lebih berhemat, untuk dialokasikan ke
produktif,” kata Mardiasmo.
Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun
2014. Surat edaran itu dikeluarkan agar semua instansi pemerintahan menyediakan
makanan lokal dari hasil tani, semisal singkong.
“Surat edaran itu untuk seluruh kementerian dan departemen.
Kita ingin meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, jadi mengutamakan
makanan dalam negeri,” kata Yuddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Yuddy mengungkapkan keyakinannya bahwa kebijakan ini akan
membawa banyak manfaat. Manfaat yang paling konkret akan terlihat adalah akan
dirasakan oleh petani, merangsang orang bercocok-tanam, dan pejabat juga akan
lebih nyaman memakan singkong karena tak berpotensi besar menimbulkan penyakit.
Ia melanjutkan, makanan lokal berbahan dasar singkong dapat diolah sedemikian
rupa sehingga pantas untuk disajikan di acara-acara resmi kenegaraan.
Yuddy yakin kebijakannya ini akan dijalankan oleh semua
instansi pemerintahan mulai 1 Desember 2014. “Sekarang kan banyak orang sakit
kolesterol akibat asupan makanan dengan kadar gula dan lemak tinggi, jadi kalau
ada instansi pemerintahan yang imbau menyajikan makanan lokal untuk sajian
kenegaraan ya bagus,” ujarnya.
Yuddy menegaskan, ia juga mengatur sanksi untuk pejabat atau
pegawai pemerintahan yang menolak menjalankan kebijakan menyajikan makanan
lokal tersebut. Sanksinya cukup bervariasi, mulai dari sanksi administrasi
sampai pada penundaan pembayaran tunjangan.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/