Wakil Ketua MPR, Farhan Hamid,
meminta pemerintah untuk membuat kebijakan pangan yang memakmurkan para petani
di negeri ini yang bisa mendorong semangat petani supaya bergairah memeroduksi
hasil pertanian yang lebih baik.
“Road map untuk pangan tidak begitu jelas. Paling fatal adalah kesepahaman politik luar biasa untuk membuat pangan murah,” katanya dalam diskusi bertajuk “Politik Pangan Pemerintah Indonesia”, di MPR, Senayan, Jakarta,
“Road map untuk pangan tidak begitu jelas. Paling fatal adalah kesepahaman politik luar biasa untuk membuat pangan murah,” katanya dalam diskusi bertajuk “Politik Pangan Pemerintah Indonesia”, di MPR, Senayan, Jakarta,
“Kalau pandangan saya, politik
seperti itu tidak benar. Karena, yang memeroduksi itu petani. Bagaimana ingin
produksi naik, kalau membelinya dengan harga murah. Bagaimana mau petani
makmur, tapi harga beli rendah,” jelasnya.
Dia menegaskan, infrastruktur bidang
pertanian dan pembangunan irigasi masih sangat sedikit. Dikatakan, penambahan
sawah irigasi teknis masih sangat rendah.
Dia juga menyatakan, masalah ini bukan
hanya masalah yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian
saja. Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan juga harus bertindak.
Dicontohkan alokasi kredit untuk pertanian yang kecil hanya enam
hingga tujuh persen. “Tidak sampai 10 persen, dan sangat kecil,” tegasnya.
Begitu juga dengan Kementerian Perdagangan.
“Kalau orientasi masih memerbesar impor, sama sekali tidak berorientasi kepada
kepentingan bangsa, itu bahaya sekali. Itu terlihat dari cara kerja pemerintah
yang langsung membuka kran impor pangan begitu terjadi ancaman kekurangan
pangan. Strategi yang komprehensif untuk menanggulangi krisis pangan yang
sering di Indonesia tidak pernah ditempuh,” tegas Wakil Ketua MPR dari kelompok
DPD itu.
Sumber : jagotani dot com